salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut undp. Sarinah dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), mengartikan good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut undp

bagai lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. ”128 Inti dari pendapat ini bahwa birokrasi adalah dominasi dari para birokrat. Menurut UNDP, governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu : 1. hampir sama dengan prinsip-prinsip atau karakter umum good governance yaitu : 1. Prinsip-prinsip Good Governance antara lain adalah prinsip partisipasi (participation), penegakan Pengertian Good Governance. UNDP dalam Sedarmayanti (2012:5) mengemukakan juga bahwa karakterisitik atau prinsip yang. See full list on nasional. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pengertian Good Governance (Tata Kepemerintahan yang Baik), dapat dilihat dari pemahaman yang dimiliki baik oleh IMF maupun World Bank yang melihat Good Go­vernance sebagai sebuah cara untuk memperkuat “kerangka kerja institusional dari pemerintah”. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Salah satu hal yang mendasar. swasta dan masyarakat. 3. 12 Adapun unsur atau karakteristik good governance menurut UNDP adalah: 1. dan menjadi prioritas sebagai kunci masuk untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik di Indonesia. Sebuah kantor cabang bank di Jember. persaingan pasar yang menciptakan kompetisi. 2. Pelaporan informasi keuangan Dalam artikel ini, kita akan membahas tujuh karakteristik good governance menurut UNDP yang terdiri dari partisipasi, keadilan, transparansi, responsif, efektivitas,. Politik dan administratif, untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan masyarakat, salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Sistem kepemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan bahwa semua anggota institusi governanceBila salah satu komponen lebih tinggi INOVASI, Volume 5, Nomor 3, September 2008 ISSN 1693-9034 136. Kesetaraan dan inklusivitas6. 1 Landasan Teori. Partisipasi (Participation)PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PADA. Sebagaimana dalam 10. Kata kunci: tata kelola keuangan, dan kepemerintahan yang baik. Partisipasi (Participation)Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. 2. Tata kepemerintahan yang baik juga mensyaratkan adanya kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. Dalam suatu kinerja pemerintahan, maka harus senantiasa ada evaluasi, kritik, saran maupun aspirasi dari berbagai pihak demi mewujudkan pemerintahan yang ideal. regional atau global. Melihat dari definisi governance, yang telah didefisinikan oleh United Nation Development Program (UNDP) yang mendefenisikan governance sebagai “the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Responsif4. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menata seluruh pelayanannya dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. tirto. Konsepsi kepemerintahan dan kepemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, jelas merupakan suatu pemikiran. Bank Dunia. Unsur-unsur masyrakat madani terdiri dari wilayah public yang luas, demokrasi, pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial. Pembaruan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan terwujudnya good governance di indonesia adalah pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua. A. Transparansi (transparency) 3. Dalam versi World Bank, Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik. karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik governance yang baik. Sarinah dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), mengartikan good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Menurut UNDP (1997), good governance memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu. hanya merupakan salah satu struktur yang mempengaruhi pengambilan dan pengimplementasian keputusan, sementara diluarnya. Menurut Bank Dunis good governance merupakan suatu konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. Tingginya Orientasi Terhadap Tujuan Bersama. Menyadari hal ini maka penting untuk memahami prinsip- yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu “good governance”. 101-109 | 102 Pendahuluan. 54. Konsepsi kepemerintahan dan kepemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, jelas merupakan suatu pemikiran. Prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) adalah merupakan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanakan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah. ISBN: 978-623-337-817-8. Prinsip-Prinsip Good Governance Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997 ) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu: a. Konsep good governance pada awalnya merupakan tugasnya. Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia terus berusaha menghasilkan sebuah pola kepemerintahan yang dinamis untuk memenuhi hak-hak mendasar rakyatnya. Partisipasi (participation) 2. Sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka sudah. Diantara manfaat dari good governance sebagai berikut ; a. UNDP berada di 166 negara, untuk membantu dandiiringi dengan penerapan prinsip Good Governance (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). Suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan memiliki orientasi yang tinggi untuk kepentingan bersama. UNDP mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsipnya yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan. namun proses dan cara yang salah dalam berkomunikasi justru akan di sambut dengan apatisme masyarakat. Partisipasi (participation) 2. Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas good governance, maka. 2 untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009:275). Yang mana dalam pelaksanaannya dibarengi dengan adanya manajemen pembangunan yang dilakukan sangat solid antar bagian pemerintahan. PENDAHULUAN A. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk. Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) adalah sebagai berikut : 1) P artisipasi Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses(Sebagai Aktualisasi dari salah satu Prinsip Tata Kepemerintahan Yang Baik) Oleh: Hj. lahirnya konsep kepemerintahan. 3 Peranan yang dimainkan oleh seseorang atau institusi / organisasi dapat saja digelar melalui peran yang sejenis pada karakteristik. Participation setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili. 1, No. 1, No. Menurut Bank Dunia good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Mnusia (Yarni dan Latifah Amir 2014). Menurut Duadji (2012) Good Governance merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi idiologi, paradigma, kultur dan manajemen kepemerintahan (manajemen publik). prinsip kepemerintahan yang baik dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan rasioanal, bila diterapkan dengan baik, menjadi tolak ukur / Indakator dan ciri/karakteristik kepemerintahan yang baik. Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Materi Pokok/ Tema : Pelaksanaan Pemerintahan Sesuai Karakteristik Good Governance. Politik dan administratif, untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. Apa saja prinsip-prinsip good governance menurut UNDP? Prinsip-prinsip good governance menurut UNDP adalah partisipasi, transparansi, responsif, konsensus. B. Good governance sendiri memiliki definisi sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance tidak dapat menjamin ini meskipun penuh semuanya akan menjadi sempurna – namun, jika dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. 1. Email. BAIK. nuansa yang sangat berbeda sesuai dengan kemajuan zaman. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. PENDIDIKAN. Eksistensi pemerintahan yang baik atau yang sering disebut good governance yang selama ini dielukan-elukan faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. yang baik juga bermakna akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keterbukaan. Definisi menurut ahli. Peran serta terhadap sistem politik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. com Abstrak Pendahuluan Idealnya suatu pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan tersebut menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan. Kata kunci: tata kelola keuangan, dan kepemerintahan yang baik. Transparansi 3. Masing-masing memiliki peran dalam konsep kepemerintahan yang. diiringi dengan penerapan prinsip Good Governance (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). Setelah selesai berlatih peserta mampu memahami dan menjelaskan :. Penegakan Hukum : Hukum diperlakukan tanpa kecuali, HAM dilindungi, dan memperhatikian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yag secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Good Governance menjadi perantarakepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur. Akuntabilitas (acountibility) 4. Intern. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. pemerintahan yang bersih dan amanah. 10. Transparansi B. swasta dan masyarakat. Menurut UNDP dalam kebijakannya yang berjudul Governance for Sustainable Human Development (1997) mendefinisikan pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan dan atau kekuasaan di bidang ekonomi. Mewujudkan 'Good Governance' Melalui Inovasi. 4. Telp. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. 2 Good Governance Menurut Dwiyanto (2006:82) good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara. Melihat kompleksitas masalah diatas, maka masalah ketenagakerjaan tidak da-pat lagi hanya ditangani oleh unsur pemerintah. Pemerintah sudah menerapkan sejumlah prinsip Good Governance. 101-109 | 102 Pendahuluan. Baik dalam lingkup politik maupun administratif. 84623 reads. SUMARNI TJOKROMIDJOYO WIDYAISWARA MADYA PPMKP CIAWI-BOGOR. Saling keterkaitan 22. (Kepemerintahan yang Baik) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bali”, Desertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. Adapun beberapa karakteristik atau prinsip dasar dari good governance: a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Latar Belakang Masalah. pemerintah d. Ibid, hlm. a. Bervisi strategis E. C. kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. 23. Salah satu prinsip utama yang mencirikan pemerintahan yang baik (good governance) adalah; salah satu prinsip atau karakteristik pemerintahan yang baik menurut UNDP yang menekankan pada kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan adalah. Orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Salah satu contoh adalah adanya realisasi dari penerapan asas good governance pada pengaturan pengelolaan keuangan Negara. Unsur warga masyarakat (stakeholders). Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hadjon, et. Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan good governance adalah keterlibatan masyarakat dalamPartisipasi (Participation), yaitu setiap warga masyarakat memiliki hak suara atau aspirasi yang sama yang dapat disampaikan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Demikian juga dengan transparansi dimana memiliki aspekmenjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. D. 4, Hal. Disisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi. Pemerintahan yang Baik Kepemerintahan yang baik (good go­ vernance), merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA edisi revisi 2015 terdapat satu soal dalam Uji Kompetensi Bab 3 di halaman 92. . Partisipasi (Participation)21. Good Governance. Menurut UNDP tentang definisi Good Governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik. Hukum dan ketertiban7. Sadu Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokus Media, Hal. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan. 1. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCEkekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini. Menurut UNDP (1997), good governance memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu. Dalam sistem kepemerintahanan yang baik, sinergi tersebut mengusung prasyarat nilai-nilai dasar atau prinsip yang bersifat universal maupun kondisional. UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi : 1) Partisipasi Masyarakat Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat, 3. 4 Manfaat Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Jika prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik telah diterapkan maka akan terlaksana sebuah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. ” Dan Instansi pemerintah yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan intern ini disebut sebagai Aparat pengawasan intern Pemerintah(APIP) yang terdiri dari: 1. Good Governance merupakan proses penyelenggara kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. , Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, h. Adapun kelima unsur tersebut. 2. Hal ini antara lain tercermin dari tuntutan yang gencar dari masyarakat kepada para penye-lenggara Negara, baik di pemerintahan, dewan perwakilan maupun yudikatif untuk menyelenggarakan. Tingginya Orientasi Terhadap Tujuan Bersama. Karakteristik dasar tata kelola yang baik. Jakarta -. Menurut Laode Ida (2002), ciri-ciri Good Governance adalah sebagai berikut : Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik. Berkeadilan D. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 2. Oleh karena itu, masalah yang dirumuskan adalah bagaimana bentuk prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik. a. Pemerintahan yang Baik Kepemerintahan yang baik (good go-vernance), merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Karakteristik Good Governance. Berkeadilan dalam pelayanan tidak memilih atau membedakan gender, status ekonomi, maupun golongan. Participation setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, yang dibangun. 283-287. Sedangkan menurut UNDP (1997) konsep kepemerintahan atau governance tersebut. Akuntabilitas 2. Pelaksanaan governance sebagai salah satu. Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. 66 Salah satu faktor utama yang berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih dan kepemerintahaninternasional, yaitu konsep tata kepemerintahan yang baik (good governance), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penye-lenggaraan pemerintahan di Indonesia. Karya ini ditujukan pada pendalam metode yang tepat dalam membadankan dan . A. Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. Good governance merupakan suatu pengolahan sistem pemerintahan yang baik. Salah satu krakteristik good governance dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Birokrasi sebagai organisasi formalPrinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam good governance dikemukakan oleh UNDP meliputi: 1. pengetian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang.